Nasional, Semarang - Bupati Klaten nonaktif Suap Jabatan Bupati Klaten, 2 Tersangka Berupaya Dapatkan Pensiun

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar subsider hukuman penjara 1 tahun kepada Sri Hartini. Jaksa menilai semua unsur dalam dakwaan telah terbukti.

Penerimaan suap dan gratifikasi komulatif itu meliputi Rp 2,99 miliar dari pejabat di lingkungan Pemkab Klaten yang ingin naik jabatan dan mutasi. Selain itu gratifikasi sebesar Rp 9,8 miliar dari sejumlah pihak seperti kepala desa, swasta, kepala sekolah dan sejumlah pihak lain. “Total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 12,8 miliar,” kata Afni menjelaskan.

Sri Hartini dinilai melanggar Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP tentang Suap dan Gratifikasi.

Dalam sidang tuntutan  yang dimpimpin oleh majelis hakim Antonius Widijantono, jaksa juga minta  uang  yang diterima dari hasil kejahatan Sri Hartati disita untuk negara. “Selain itu, uang pribadi terdakwa dalam bentuk dolar juga harus disita karena diduga didapat dari hasil yang tidak benar,” katanya.

Baca juga: Siapa Saja Pejabat Diperiksa Karena Kasus Bupati Klaten?

Perkara suap dan gratifikasi ini terungkap saat penyidik KPK menangkap Sri Hartini bersama seorang  pegawai negeri sipil bernama  Suramlan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016.

Setelah OTT, KPK menetapkan Sri Suhartini dan Suramlan sebagai tersangka. Sri Suhartini sebagai penerima uang setoran dari PNS, sedangkan Suramlan sebagai penyetor atau penyuap.

Pengacara Sri Hartini, Deddy Suwadi, mengatakan kliennya mengakui tuduhan jaksa meski tak semua uang itu diberikan kepadanya. "Terdakwa tak mengingkari apa yang dilakukan, meski ada juga yang tidak dialami. Bahwa itu seolah-olah terdakwa menentukan gratifikasi, itu tidak benar," ujar Deddy.

Deddy mengatakan gratifikasi dan suap yang diterima Sri Hartini bervariasi. Ia menambahkan, berdasarkan bukti di persidangan, para pemberi suap tak pernah ketemu terdakwa. “Termasuk para saksi tak menyatakan terdakwa menerima perintah minta uang, uang yang diberikan melaui media berbagai orang,” katanya. Ia pun akan mengajukan pleidoi sebagai bahan pertimbangan agar majelis hakim memutuskan perkara ini dengan adil.

EDI FAISOL