Nasional, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Ormas (Perpu Perpu Ormas itu dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan pihak terkait. Dari pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sedangkan pihak terkait diwakili oleh Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).
Baca : Perpu Ormas Akan Segera Dibahas di DPR

Kordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila I Wayan Sudirta mengatakan keluarnya Perpu Ormas sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

oleh sebab itu, ia optimistis Perpu tidak akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. "Kewenangannya jelas. Itu memang kewenangan presiden," ucap Sudirta di Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.


Ia juga membantah sejumlah kalangan yang menilai Perpu tidak demokratis.
Simak juga : Soal Perpu Ormas, Jokowi: Wajah Begini Kok Dibilang Diktator?

Menurut Sudirta, dengan adanya uji materi Perpu ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya unsur demokrasi. "Kalau ada Ormas dibubarkan mereka boleh menyatakan keberatan di PTUN." ucap Sudirta.


Sementara itu, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai hadirnya Perpu Ormas telah mengesampingkan aspek keadilan. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya mekanisme pengadilan saat membubarkan HTI. "Perpu menegasikan pengadilan," kata dia.


 


ADITYA BUDIMAN