Nasional, Jakarta -  Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman, Selasa malam, 29 Agustus 2017. Menurut Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar Sudarsa, Kepolisian sudah mengijinkan Aris hadir di DPR.

Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pemanggilan untuk mengklarifikasi sejumlah hal terkait penanganan perkara di KPK. Agun meminta pemanggilan ini tak dianggap sebagai intervensi terhadap KPK.

"Jangan lagi nanti berdalih ini dalam proses penanganan perkara KTP elektronik, misalnya lalu kita memanggil dalam rangka mengintervensi," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

Menurut Agun, Arif Budiman  bisa memenuhi undangan pansus untuk hadir dalam rapat tersebut karena sebagai perwira polisi sudab mendapat Kepolisian. "Arif adalah penyidik Polri sehingga tentunya kami meminta izin kepada Kepolisian dan sudah memberikan izin," ujarnya.

Namun Agun tidak menjelaskan pihak di Kepolisian yang memberikan izin pada Aris Budiman. Sebelumnya, pimpinan KPK menolak hadir atas undangan Pansus Hak Angket.

Ia menjelaskan juga salah satu poin yang akan didalami pansus terkait dugaan pertemuan penyidik KPK dengan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR. Jika benar, ia meminta KPK membeberkan nama-nama yang terlibat dalam pertemuan tersebut.

"Jadi kalau benar adanya dalam sebuah forum yang terbuka, bukan tertutup," kata Agun.

Agun mengklaim telah mengantongi izin pemanggilan terhadap Aris yang digelar pada pukul 19.30. "Dia ini kan penyidik Polri yang tentunya atasannya Kapolri, mekanisme itu sudah kami tempuh," kata dia.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mempertimbangkan langkah pemanggilan Aris oleh pansus hak angket KPK. "Perlu kami pertimbangkan terlebih dahulu agar langkah KPK tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Febri.

KPK, kata dia, telah menerima surat panggilan untuk rapat dengar pendapat Direktur Penyidikan bersama DPR, Selasa pagi ini. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal DPR.
ARKHELAUS W. | MAYA AYU P. | ANTARA